AS hampir mencapai kesepakatan dengan Otoritas Palestina untuk mengakhiri “pembayaran martir” yang kontroversial bagi orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Israel, kata dua pejabat pemerintahan Biden. Hal ini akan menjadi kunci kemenangan bagi berbagai upaya AS untuk mereformasi Otoritas Palestina – mulai dari menerapkan langkah-langkah anti-korupsi hingga meningkatkan layanan dasar – sehingga Otoritas Palestina dapat mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza setiap kali perang Israel-Hamas berakhir. Otoritas Palestina mengawasi sebagian Tepi Barat dan dipandang oleh pemerintahan Biden sebagai pilihan terbaik untuk memerintah Gaza di masa depan. Namun Otoritas Palestina dicerca oleh banyak warga Palestina, serta para pemimpin Israel dan Arab, yang menganggapnya korup, tidak efisien, dan tidak terjangkau. Program “pembayaran martir” secara finansial mendukung warga Palestina dan keluarga mereka jika mereka terluka, dipenjara atau terbunuh saat melakukan tindakan kekerasan terhadap Israel. Hal ini telah lama membuat marah warga Israel yang mengatakan bahwa hal tersebut memberikan insentif kepada terorisme dan menyebutnya sebagai “bayaran atas pembunuhan.” Banyak warga Palestina mengatakan program ini memberikan dukungan penting bagi masyarakat yang melawan pendudukan Israel yang menindas. Rancangan rencana reformasi pembayaran PA yang dilihat oleh para pejabat AS menunjukkan bahwa para pemimpin Palestina akan mengganti skema yang ada saat ini dengan program kesejahteraan umum. Rincian lebih lanjut belum diketahui. “Ada banyak upaya yang dilakukan di balik layar untuk mengatasi hal ini, dan kemajuannya menggembirakan,” kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden. Pejabat pemerintah lainnya mengkonfirmasi bahwa perubahan pada sistem akan segera terjadi. Namun, seperti semua hal yang melibatkan Israel dan Palestina, hambatan baru bisa saja muncul.
